Jakarta, Gesuri.id - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), Aria Bima, menargetkan pembahasan revisi UU Adminduk dapat diselesaikan sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu rampung. Salah satu agenda penting dalam revisi regulasi tersebut adalah mewujudkan interoperabilitas data melalui penerapan single identity number atau nomor identitas tunggal untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan publik.
“Intinya interoperability tadi ya, satu single identity. Kami secepatnya akan selesaikan sebelum undang-undang pemilu ini selesai,” ujar Aria Bima usai pembentukan Panja RUU Adminduk dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (17/11/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, Panja akan segera menyusun agenda dan jadwal pembahasan agar proses pembahasan RUU Adminduk dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menegaskan, penerapan nomor identitas tunggal menjadi kebutuhan penting untuk menyatukan berbagai data masyarakat yang selama ini digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut Aria Bima, integrasi data kependudukan tidak hanya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berbagai sektor lainnya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, penggunaan satu identitas diharapkan dapat memastikan ketepatan data sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Kita harapkan single identity number untuk semua hal. Ini yang penting, termasuk untuk pemilu, termasuk untuk BPJS, termasuk untuk sekolah, untuk hal yang terkait dengan alokasi penduduk miskin yang berhak menerima berbagai hal yang menyangkut bantuan sosial,” jelas Aria Bima.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa revisi UU Adminduk merupakan inisiatif DPR RI untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi. Pembaruan regulasi tersebut dinilai penting agar sistem administrasi kependudukan mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Rifqinizamy mengibaratkan Satu Data Indonesia sebagai sebuah rumah yang membutuhkan satu pintu masuk. Selama ini, berbagai data belum sepenuhnya terkoneksi sehingga diperlukan kebijakan satu pintu melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal masyarakat.
Melalui sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi pintu masuk utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi swasta. Pemanfaatan teknologi seperti face recognition juga dinilai dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat secara lebih praktis, cepat, dan terintegrasi.
Selain mendorong integrasi data, Rifqinizamy menegaskan bahwa pembahasan RUU Adminduk akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat tersebut diperlukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam proses penyusunan undang-undang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas inisiatif penyusunan RUU Adminduk. Menurutnya, revisi regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan sekaligus memperbaiki berbagai celah dalam sistem yang selama ini telah berjalan.
Tito menilai penguatan administrasi kependudukan juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) serta implementasi Satu Data Indonesia. Karena itu, pembahasan RUU Adminduk diharapkan dapat berjalan secara paralel dan cepat, tanpa mengabaikan ketelitian dalam penyusunan regulasi.
“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat dengan Bapak Ketua Panja, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” pungkas Mendagri.

















































































