Jakarta, Gesuri.id - Tujuh puluh sembilan tahun usia Ibu Megawati Soekarnoputri bukanlah hitungan waktu yang sederhana. Ia adalah akumulasi sejarah, pengorbanan, dan keteguhan ideologi yang terus diuji oleh zaman. Di tengah dunia yang makin liberal, pragmatis, dan sering kali menjauh dari rakyat kecil, Megawati tetap berdiri sebagai simbol perlawanan ideologis, penjaga api marhaenisme agar tidak padam oleh angin kekuasaan dan godaan modal.
Megawati bukan sekadar anak Bung Karno; ia adalah pelanjut garis ideologi yang tidak mudah. Marhaenisme yang diwariskan kepadanya bukan romantisme masa lalu, melainkan panduan etik dalam memimpin dan berpolitik: keberpihakan tegas pada rakyat kecil, penolakan terhadap penindasan ekonomi, serta keyakinan bahwa negara harus hadir sebagai alat emansipasi, bukan sebagai pelayan segelintir elite.
Dalam perjalanan politiknya, Megawati mengalami apa yang dialami banyak rakyat: disingkirkan, diremehkan, dilawan oleh kekuatan besar. Namun dari sanalah karakternya ditempa. Ia memilih bertahan bersama rakyat ketika kekuasaan menjauh, memilih kesetiaan pada ideologi ketika kompromi tampak lebih menguntungkan. Keputusan itulah yang menjadikannya pemimpin ideologis, bukan sekadar pemimpin elektoral.
Sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati memimpin dalam situasi pasca-krisis yang genting. Namun ia menunjukkan bahwa marhaenisme bukan slogan kosong. Di bawah kepemimpinannya, negara kembali ditegakkan sebagai pemegang kedaulatan, bukan sekadar administrator pasar. Ia menjaga aset strategis nasional, menolak dominasi asing yang berlebihan, dan menempatkan stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi keadilan sosial. Kepemimpinannya tenang, tetapi berakar kuat pada kepentingan rakyat.
Lebih penting lagi, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati berperan sebagai penjaga ideologi di tengah arus politik yang kian transaksional. Ia menegaskan bahwa partai bukan sekadar kendaraan kekuasaan, melainkan alat perjuangan rakyat. Di tangannya, PDI Perjuangan berdiri sebagai rumah besar kaum marhaenpetani, buruh, nelayan, guru, dan seluruh rakyat kecil yang menuntut keadilan struktural.