Kendari, Gesuri.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya dalam mendukung perjuangan kader yang membela kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Penegasan ini muncul setelah isu yang menyeret Ketua Komisi III DPRD Sultra, Hj. Suleha Sanusi, terkait advokasinya terhadap hak-hak masyarakat adat di daerah pemilihannya.

Suleha Sanusi, kader PDI Perjuangan yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Konawe Raya (Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan) pada Pileg 2024, disebut tidak melakukan pelanggaran etik dalam perjuangannya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra, Agus Sanaa, menilai langkah Suleha adalah bentuk keberpihakan yang sejalan dengan garis perjuangan partai.

Di Konut banyak perusahaan tambang yang mengelola tanah adat menjadi lokasi tambang. Maka wajar jika masyarakat adat meminta keadilan. Apa yang dilakukan Ibu Suleha justru untuk memastikan ada kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat. Jadi tidak ada pelanggaran etik, tegas Agus, Kamis (2/10/2025).