Hari ini, tepat tiga dekade berlalu, namun ingatan tentang hari itu belum benar-benar pudar. Tanggal 27 Juli 1996 tidak pernah menjadi sekadar tanggal biasa di kalender sejarah Indonesia. Hari itu, ibu kota Jakarta mencatat sebuah tragedi berdarah yang kelak kita kenal dengan sebutan KudatuliKerusuhan 27 Juli.
Ini bukanlah cerita fiksi tentang perebutan kekuasaan, melainkan kisah nyata tentang betapa mahalnya harga sebuah demokrasi, yang menelan korban jiwa, memisahkan keluarga, dan menyisakan tanda tanya yang menggantung hingga 30 tahun lamanya.
Untuk memahami apa yang terjadi pada hari nahas itu, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1993. Di Medan, Sumatera Utara, Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diwarnai kekacauan. Sebuah kelompok yang menamakan diri fungsionaris DPP PDI Peralihan menerobos ruang kongres. Suasana pun tak terkendali.
Pemerintah melalui Menkopolkam saat itu, Soesilo Sudarman, turun tangan dan menyatakan kongres tersebut tidak sah. Dari sanalah bibit perpecahan mulai tumbuh subur. PDI terbelah menjadi dua kubu besar yang saling berhadapan: kubu Megawati Soekarnoputri yang mendapat dukungan kuat dari akar rumput dan dikukuhkan lewat Munas di Kemang, melawan kubu Soerjadi yang diangkat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan pada Juni 1996.
Di Jakarta, Kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro berubah wujud. Ia bukan sekadar bangunan partai, melainkan episentrum perlawanan. Siang dan malam, massa pendukung Megawati berjaga. Mereka menggelar mimbar bebas, menyuarakan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran.