Yogyakarta Gesuri.id — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nuryadi, S.Pd., menegaskan bahwa tragedi Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996 merupakan momentum krusial yang menandai titik awal perlawanan terbuka untuk menghentikan cengkeraman pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli yang berlangsung khidmat di halaman Kantor DPD PDI Perjuangan DIY, Minggu malam (26/7/2026). Nuryadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DIY, mengenang kembali bagaimana gelombang penolakan terhadap rezim otoriter terus bergelora di seluruh penjuru Tanah Air pascainsiden tersebut, hingga bermuara pada gerakan reformasi 1998 yang sukses menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
"Pada tanggal 27 Juli 1996 atau tepatnya 30 tahun yang lalu terjadi ontran-ontran di Indonesia, yakni Kudatuli. Pada waktu itu, perjuangan kita yang bergabung dalam PDI pimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri menginginkan agar pemerintahan Orde Baru harus dihentikan karena sudah banyak penyimpangan di sana-sini. Dan alhamdulillah, perjuangan itu berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter lewat gerakan reformasi 1998," ungkap Nuryadi.
Baca: Prabowo Sebut Hati PDI Perjuangan Sama dengan Pemerintah
Peringatan tiga dekade Kudatuli di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY ini diisi dengan berbagai rangkaian acara sarat makna. Kegiatan diawali dengan tradisi kenduri dan pengajian yang melibatkan warga sekitar, disertai pembagian bingkisan kepada para peserta.
Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi doa lintas iman yang dipimpin secara bergantian oleh lima pemuka agama, penayangan video dokumenter penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta pementasan drama kolosal yang menggambarkan perlawanan damai tanpa kekerasan terhadap rezim otoriter. Sebagai pelengkap refleksi sejarah, malam peringatan tersebut ditutup dengan sesi testimoni dari aktivis mahasiswa 1998, Widihasto Wasana Putra, serta mantan wartawan Harian Bernas, Philipus Jehamun.
Menurut Nuryadi, perjuangan PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat itu mendapatkan dukungan luas dari mayoritas masyarakat yang mendambakan perubahan. Ia juga mengenang kembali hari kelabu ketika Kantor DPP PDI diserang dan direbut secara paksa oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, orang hilang, hingga luka-luka parah—sebuah kekerasan negara yang turut dialaminya secara langsung kala itu.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Oleh karena itu, Nuryadi menekankan pentingnya merawat ingatan kolektif terhadap peristiwa tersebut. Kudatuli bukan sekadar lembaran sejarah kelahiran PDI Perjuangan, melainkan tonggak pembuka keran demokrasi di Indonesia, meskipun ia menyayangkan bahwa kualitas demokrasi saat ini tampak kembali meredup setelah tiga dekade berlalu.
Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa cita-cita besar reformasi untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terwujud.
"Apa yang kita perjuangkan dan impikan saat itu, yakni memberantas KKN, belum bisa menjadi kenyataan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga kini tidak bisa dibendung, terlebih-lebih pada saat ini," pungkasnya.
