Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mendesak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan penjelasan secara terbuka terkait pengamanan sejumlah mahasiswa dalam kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Suara kritis mahasiswa adalah bagian dari kekuatan demokrasi. Aparat kepolisian harus mampu membedakan antara tindakan kriminal dengan penggunaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Jangan sampai penegakan hukum justru menjadi instrumen pembungkaman kritik, ucap Mercy di Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan keprihatinan atas kericuhan yang berujung pada pengamanan sejumlah peserta aksi oleh aparat kepolisian. Menurutnya, mahasiswa bukanlah musuh negara. Karena itu, penanganan demonstrasi harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Mercy menjelaskan, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan konstitusional tersebut juga diperkuat melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.