Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mendesak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan penjelasan secara terbuka terkait pengamanan sejumlah mahasiswa dalam kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.
"Suara kritis mahasiswa adalah bagian dari kekuatan demokrasi. Aparat kepolisian harus mampu membedakan antara tindakan kriminal dengan penggunaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Jangan sampai penegakan hukum justru menjadi instrumen pembungkaman kritik," ucap Mercy di Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan keprihatinan atas kericuhan yang berujung pada pengamanan sejumlah peserta aksi oleh aparat kepolisian. Menurutnya, mahasiswa bukanlah musuh negara. Karena itu, penanganan demonstrasi harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Mercy menjelaskan, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan konstitusional tersebut juga diperkuat melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Atas dasar itu, Mercy mendesak Polda DIY segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai jumlah, identitas, keberadaan, kondisi kesehatan, serta status hukum seluruh peserta aksi yang diamankan. Dia juga mengingatkan agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan akses komunikasi dengan keluarga, pihak kampus, maupun penasihat hukum.
"Setiap orang yang diamankan harus diperlakukan secara manusiawi, memperoleh kepastian status hukum, dan mendapatkan akses bantuan hukum. Mereka yang tidak terbukti melakukan tindak pidana harus segera dibebaskan," ujar Mercy.
Mercy turut mendukung langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menelusuri keberadaan mahasiswanya serta menyiapkan pendampingan hukum bagi mereka yang terdampak. Dia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam melindungi keselamatan mahasiswa sekaligus menjaga kebebasan akademik di lingkungan kampus.
"Kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Tidak boleh ada intimidasi maupun tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Setiap dugaan tindakan represif aparat harus diperiksa secara objektif, transparan, dan akuntabel," jelas Mercy.
Lebih lanjut, Mercy mengingatkan bahwa Polri memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus senantiasa berpedoman pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap HAM.
"Kami tidak membenarkan kekerasan dari pihak mana pun. Tetapi tindakan segelintir orang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkriminalisasi seluruh gerakan mahasiswa. Negara harus hadir dengan pendekatan hukum yang adil, bukan pendekatan kekuasaan yang menimbulkan ketakutan," katanya.
Mercy juga meminta Kapolri dan jajaran Polda DIY melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan demonstrasi tersebut, termasuk memeriksa setiap dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat.
"Demokrasi tidak boleh hanya dirayakan dalam pidato, tetapi harus dihormati ketika rakyat menyampaikan kritik," ucap Mercy.
