Yogyakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menyampaikan keprihatinan atas kericuhan demonstrasi yang berlangsung di Kota Yogyakarta pada 10–11 November 2026.
Ia meminta aparat kepolisian melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan aksi unjuk rasa serta mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan massa.
Yulius menilai, pengamanan demonstrasi harus tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM), profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurutnya, tindakan anarkis, perusakan fasilitas publik, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oknum peserta aksi tidak dapat dibenarkan.
Namun, penegakan hukum oleh aparat juga harus dilaksanakan secara terukur dan sesuai prosedur, tanpa mengabaikan keselamatan warga sipil.
Ia menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengamanan demonstrasi, mulai dari penggunaan kekuatan secara berlebihan, penembakan gas air mata di kawasan padat penduduk dan lingkungan pendidikan, hingga penangkapan terhadap sejumlah warga sipil dan mahasiswa.
"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Aparat harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan," demikian sikap Yulius dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, pelaksanaan tugas kepolisian juga harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
"Pendekatan keamanan yang tidak mengedepankan dialog dan proporsionalitas berpotensi memperburuk situasi. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum serta komunikasi yang terbuka," tegasnya.
