Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengatakan demo besar-besaran bisa dihindarkan kalau pemerintah mau mendengar apa yang menjadi keluhan atau tuntutan masyarakat.
Dengan demikian, ia menilai potensi aksi demonstrasi besar dapat dihindari apabila pemerintah bersedia membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini menuai keluhan.
“Kalau menurut saya itu bisa dihindarkan. Demo besar-besaran bisa dihindarkan kalau pemerintah mau mendengar apa yang menjadi keluhan atau tuntutan masyarakat,” kata Deddy di Tarakan, baru-baru ini.
Menurut Deddy, pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap berbagai program yang dinilai masyarakat tidak tepat sasaran, tidak efisien, maupun rentan terhadap praktik korupsi. Ia menilai langkah tersebut dapat meredam kekecewaan publik sekaligus mengurangi potensi masyarakat turun ke jalan.
“Kalau itu dilakukan mungkin tidak ada orang turun ke jalan. Ini karena tidak ada ruang dialog, dialektika yang sehat antara pemerintah dengan rakyatnya,” ujarnya.
Deddy menilai respons pemerintah terhadap kritik publik selama ini justru kerap memicu kemarahan masyarakat. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat semestinya dipandang sebagai masukan untuk perbaikan, bukan langsung diberi stigma negatif.
“Kalau kondisi baik-baik saja, siapa yang mau turun demo? Kalau mahasiswa pulang ke rumah, orang tuanya bisa kasih uang saku, biaya kuliah lancar, kebutuhan kuliah terpenuhi, siapa yang mau demo?” ucapnya.
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut siap menghadapi demonstrasi. Menurut Deddy, sikap tersebut seharusnya dibarengi dengan langkah konkret untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka mendengar dan melakukan perbaikan, sehingga orang tidak perlu turun ke jalan. Memang enak turun ke jalan?” katanya.
Saat dimintai tanggapan mengenai isu demonstrasi yang sebelumnya beredar dan sempat disebut sebagai hoaks, Deddy mengaku tidak mengetahui kebenarannya. Namun, ia berpendapat bahwa pemerintah tentu memiliki informasi dari aparat dan sumber intelijen terkait situasi tersebut.
“Kalau saya tidak tahu. Yang tahu tentu pemerintah dengan sumber intelijennya. Tapi standing point saya tetap sama, kalau pemerintah mau mendengar dan melakukan perbaikan, tidak akan ada demo besar-besaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy turut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya menimbulkan persoalan di masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Koperasi Desa (Kopdes). Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi agar tidak memicu kekecewaan yang semakin luas.
“Kalau kebijakan dipaksakan terus, sementara banyak keluhan dari masyarakat, anggaran daerah dipotong, tentu akan menimbulkan kekecewaan,” katanya.
Di akhir keterangannya, Deddy menegaskan bahwa demonstrasi pada dasarnya merupakan dampak dari tersumbatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah membangun dialog yang sehat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada aksi turun ke jalan.
“Kalau dialog antara rakyat dengan pemerintah berjalan baik, siapa yang mau demo? Tapi kalau semua kritik dianggap orang yang tidak suka pemerintah, nyinyir, atau antek asing, ya wajar kalau masyarakat marah,” pungkasnya.
