Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., menyoroti rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak melukai rasa keadilan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.

Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status? ujar Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI ini, dikutip Selasa (17/03/26).

Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan rekrutmen pemerintah. Ia menilai pemberian janji jalur cepat menuju status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru berpotensi memicu kegaduhan di tengah para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Lebih lanjut, Sonny yang bermitra kerja dengan sektor pertanian juga menyoroti nasib para Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan penyuluh lapangan lainnya yang selama ini berada di garis depan dalam mendampingi petani.