Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., menyoroti rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak melukai rasa keadilan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status?” ujar Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI ini, dikutip Selasa (17/03/26).
Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan rekrutmen pemerintah. Ia menilai pemberian janji jalur cepat menuju status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru berpotensi memicu kegaduhan di tengah para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Lebih lanjut, Sonny yang bermitra kerja dengan sektor pertanian juga menyoroti nasib para Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan penyuluh lapangan lainnya yang selama ini berada di garis depan dalam mendampingi petani.
“Mereka ini adalah pejuang pangan yang sudah berpeluh di sawah bersama petani selama bertahun-tahun. Jika rekrutmen baru SPPI dijanjikan jalur istimewa menjadi ASN, ini adalah bentuk ketidakadilan nyata. Jangan sampai kebijakan ini justru menegasikan dedikasi mereka yang sudah lama berjuang di akar rumput,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan sumber daya manusia, Sonny juga mengkritisi dominasi kementerian di luar sektor perkoperasian dalam proses rekrutmen tersebut. Ia menilai peran Kementerian Koperasi harus diperkuat sebagai leading sector dalam pelaksanaan program tersebut.
“Berdasarkan aturan, urusan perkoperasian adalah ranah teknis Kementerian Koperasi. Tanpa kepemimpinan dari kementerian yang kompeten di bidangnya, penempatan 30.000 sarjana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial yang bias akibat ego sektoral,” ucap Sonny.
Terkait pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih, Sonny juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan lahan pertanian produktif, khususnya yang telah masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Saya memahami KDMP adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis Inpres, namun perlindungan lahan sawah adalah amanat Undang-Undang. Mari kita wujudkan tujuan ekonomi tanpa harus mengorbankan lahan produktif yang menjadi tumpuan hidup petani. Pembangunan tidak boleh menegasikan materi muatan hukum yang sudah ada,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sonny mengajak pemerintah memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk melakukan refleksi terhadap tata kelola pembangunan agar lebih inklusif dan berkeadilan.
“Di bulan ramadan yang penuh berkah ini, saya mengetuk hati pemerintah untuk selalu istiqomah dan berpihak pada keadilan. Pastikan sinergi antar-kementerian berjalan tanpa hambatan ego sektoral. Jangan sampai upaya baik memaksimalkan potensi bangsa ini justru meninggalkan luka bagi mereka yang sudah lama berdedikasi untuk negera,” pungkasnya.
