Abidin Minta Pemerintah Transparan Akan Skema Pembiayaan & Fasilitas yang Diterima Jemaah Haji

Sistem grading layanan haji yang dikenal dengan kategori A, B, C, dan D semestinya dapat disampaikan kepada DPR secara terbuka.
Selasa, 10 Juni 2025 15:14 WIB Jurnalis - Heru Guntoro

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya transparansi Pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas yang diterima jemaah haji Indonesia sejak awal proses penyelenggaraan.

Ia menilai, keterbukaan sejak perencanaan sangat menentukan kualitas layanan yang diperoleh jemaah dan menjadi landasan untuk melihat sejauh mana kemampuan negara dalam mendukung pembiayaan haji.

Baca:GanjarPranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!

Ini yang harus kita bicarakan, menyangkut kemampuan keuangan, termasuk dana haji yang sudah dibayar calon jemaah, ditambah skema dana kemanfaatan dari BPKH. Sejak awal seharusnya terbuka. Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal, ujar Abidin saat ditemui Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).

Baca juga :