Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia.

Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

Menurut Adian, persoalan agraria tidak selalu bermula dari tindakan masyarakat maupun korporasi. Dalam banyak kasus, korporasi memperoleh hak atas tanah berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah, sehingga negara perlu mengevaluasi ketelitian dan dampak sosial dari setiap keputusan yang dibuat.

Baca:Ini 5 Kutipan InspiratifGanjarPranowo Tentang Anak Muda

Dalam banyak hal, konflik itu terjadi karena pemberian izin-izin yang diambil oleh negara tidak memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan masalah sosial. Yang negara sudah, dia keluarkan saja izin, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apakah izin yang dikeluarkan itu kemudian menimbulkan persoalan buat rakyat, kata Adian dalam media briefing terkait RUU Pengaturan Reforma Agraria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).