Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan pengalaman dan refleksinya terkait tata kelola sampah di DKI Jakarta serta menyoroti pentingnya regulasi keselamatan untuk program penyelamatan makanan sisa (foodbank) bagi masyarakat kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Ahok saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Ahok menceritakan bahwa saat awal menjabat di Jakarta, ia terkejut menemukan tingginya anggaran swastarisasi pengangkutan sampah yang membebankan APBD hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Ia memilih mencoret skema tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk pengadaan truk sampah serta infrastruktur mandiri milik pemerintah.
"Waktu pertama datang ke Jakarta tiba-tiba belum di bajetin semua anggaran perusahaan sampah saya hilang. Bisa jadi UPS itu. Jadi Jakarta dulu saya masuk saya kaget-kaget. Kita udah bayar IPTN berapa tahun? Hampir 400 miliar. Orang ngangkut sampah begitu bayar sekali hilang. Terus marah semuanya saya coret. Ini yang rutin-rutin kita beli sendiri," ungkap Ahok.
"Lu gak datang wajar aja. Swasta mogok Nanti kasih merek perusahaan kamu. Kamu kok bayar IPTN segede itu? Ini kok berapa miliar sejuta? Kok kamu kasih truk sampah? Itu berapa miliar saya bisa pakai berapa tahun buat IPTN? Gak apa-apa. Kita bebaskan IPTN. Di bus, disampah, kita bisa bebaskan IPTN. Itu yang kita lakukan," lanjutnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Tantangan Regulasi Foodbank dan Proteksi Makanan Sisa
Menanggapi program penanganan sampah makanan (food waste) melalui skema foodbank, Ahok mengapresiasi gagasan pengumpulan sisa makanan dari hotel dan restoran. Namun, ia menyentil dibutuhkannya regulasi hukum yang jelas untuk melindungi pengusaha dari risiko pidana jika terjadi kasus keracunan makanan.
"Tapi foodbank ini sangat menarik. Di Jakarta mungkin kita perlu buat sebuah regulasi, ada seorang polisi, ada seorang BOP. Orang Jakarta ini bayar makanan sisa tapi restoran itu gak berani. Dia takut kalau ada keracunan bisa kena. Kalau keracunan MBG, bebas pidana. Jadi kalau ada sisa MBG aman lah. Tapi kalau sisa hotel dan restoran, hati-hati anda. Itu kan regulasinya. Aku sih bukan nyindir, tapi sarkas. Jadi ini penting. Saya kira itu aturan ini dibuat," ujar Ahok.
Ia menambahkan, pengolahan sisa makanan untuk masyarakat kurang mampu juga membutuhkan variasi menu agar berdaya guna dan berkelanjutan. Ahok mencontohkan bagaimana variasi makanan penting dalam program bantuan pangan agar tidak membosankan bagi penerimanya, sekaligus membantu menekan pengeluaran warga berpenghasilan rendah.
"Saya berpikir kalau orang gak mampu makan, kita ada SD SMP, SMK. sisa nasi sisa makanan di restoran, hotel itu banyak. Kenapa kita gak bikin di balai kota kita, itu anak SMK Itu praktek masak hanya nasi goreng saja. Gak boleh kecap. Tapi kalau cuma nasi goreng aja, yang datang makan juga gak tahan. Itu susah banget. Tapi kalau ada bervariasi, wah lestoran itu laris, penuh," tuturnya.
"Sama kayak teman saya lah. Ada Gus Durian juga. tiap jumat, jumat berkah bagi lontong sayur. Itu cuma satu macam, seminggu sekali oke. Cuma kalau di hari satu, siang malam, lontong sayur, tidak sanggup. Jadi itu mungkin bisa jadi satu solusi juga. Tujuannya apa? Supaya mereka gak habisin uang yang gak mampu gitu ya. Bisa pakai untuk yang lain," tambahnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Imbauan Investasi dan Panduan Baku dari DPP
Di akhir pengarahannya, Ahok mengingatkan para kepala daerah dan kader PDI Perjuangan agar cermat dalam memilih teknologi pengolahan sampah dan tidak mengulangi kesalahan investasi alat yang pernah terjadi di wilayah lain, seperti di Kabupaten Banyumas. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Banyumas tetap menjadi pelopor pengelolaan sampah nasional yang patut diapresiasi.
"Yang penting lagi, buat kita teman-teman yang ngomong ini, jangan salah investasi. Saya kira Banyumas ingin ngomong dulu, ada beli mesin yang mungkin bisa gak pas juga ya. Ah, keliru. Saya ikutin polanya. Karena bagi saya Banyumas ini the best. Jadi maksudnya cerita ini bukan berarti beliau gagal. Kita semua tuh gak ada yang super baik. Banyumas itu pelopor dan tidak ada contoh dan dia itu contoh jadi artinya apa jadi anda jangan mengulang kesalahan yang sama kita itu satu partai cukuplah biaya sekolah ditanggung oleh beliau, kalian jangan lagi ikut yang sama harus belajar," tegas Ahok.
Atas dasar itu, Ahok mengusulkan agar DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat resmi serta dokumen panduan (best practices) bagi seluruh kepala daerah kader partai agar dapat mereplikasi model pengelolaan sampah yang efektif dan efisien di daerah masing-masing.
"Saya kira dari DPP PDI Perjuangan harus mebuatkan surat harus resmi semua contoh despektif dari kepala daerah yang bagus," tutupnya.
