Depok, Gesuri.id — Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yuni Indriany, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendesak pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut wanita dan kebutuhan menstruasi lainnya.
Yuni menilai usulan pengategorian pembalut sebagai kebutuhan pokok perempuan merupakan langkah progresif yang berpihak pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tekanan biaya hidup saat ini.
Baca: Ini Lima Gaya Kepimpinan Ganjar Pranowo Yang Tidak Tertandingi
"Pembalut wanita bukanlah barang mewah atau pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan biologis mendasar yang wajib dipenuhi setiap bulan demi menjaga kesehatan reproduksi perempuan," ujar Yuni saat dikonfirmasi di Depok, Kamis (12/11).
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Depok tersebut, beban pajak efektif sebesar 11 persen yang melekat pada produk pembalut selama ini cukup memberatkan masyarakat.
"Terutama bagi keluarga prasejahtera, pekerja sektor informal, hingga rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga perempuan. Kita harus hadir dan memperhatikan rakyat kecil," tuturnya.
Yuni menyoroti pengeluaran untuk produk menstruasi yang bersifat rutin dan tidak dapat ditunda. Kenaikan harga akibat beban pajak dikhawatirkan memicu risiko period poverty (kemiskinan menstruasi), di mana perempuan terpaksa mengurangi penggunaan pembalut yang layak demi menghemat pengeluaran.
"Di Kota Depok yang masyarakatnya sangat beragam, isu keterjangkauan kebutuhan dasar ini sangat krusial. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat para remaja putri dan pelajar kesulitan mengakses pembalut yang higienis. Ini menyangkut perlindungan kesehatan jangka panjang," tegas legislator dari daerah pemilihan Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung itu.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Ia berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat segera menindaklanjuti dorongan Ketua DPR RI dengan melakukan kajian komprehensif.
"Momentum perhatian publik ini harus dijawab dengan kebijakan konkret. Jika pembalut dibebaskan dari PPN, hal ini akan sangat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap kesehatan perempuan Indonesia," pungkasnya.
