Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, merespons skeptis kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih percaya begitu saja, Andreas melontarkan sindiran keras dan mempertanyakan keabsahan isu tersebut karena tidak disampaikan langsung oleh yang bersangkutan.
“Apa benar (mengundurkan diri)? Kenapa dia tidak umumkan sendiri?” kata Andreas saat dimintai tanggapan, Kamis (12/11).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Andreas juga meragukan informasi yang menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, publik patut mewaspadai kemungkinan adanya manuver politik terselubung di balik beredarnya kabar tersebut.
“Pertanyaannya apa betul? Mungkin saja ini tricky,” ujar Andreas.
Tak berhenti di situ, ia menyentil gaya komunikasi politik Gibran menggunakan analogi pengendara yang tidak konsisten, sembari menyisipkan peribahasa yang mengaitkannya dengan latar belakang keluarga.
“Sein kiri belok kanan, buah jatuh biasanya tak jauh dari pohonnya,” sindir Andreas.
Pernyataan skeptis Andreas ini kontras dengan keterangan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sehari sebelumnya. Pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie membenarkan kabar mundurnya Gibran dan mengklaim surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo.
“Pokoknya benar,” tegas Budi Arie singkat.
Isu mundurnya Gibran mencuat di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Wakil Presiden.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo Yang Berhasil Tekan Angka
Usulan HMP tersebut mengemuka dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi beserta dua Wakil Ketua DPR RI, yakni Saan Mustopa (Fraksi NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB).
Berdasarkan data pengusul HMP dari delapan fraksi tersebut, Fraksi PKS menyumbang jumlah terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem (19 anggota), PKB (18 anggota), Partai Demokrat (18 anggota), serta PDI Perjuangan (14 anggota). Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dan Gerindra masing-masing mengusulkan 11 anggota, dan Fraksi PAN mengusulkan 1 anggota.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi pengusul pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Penilaian itu merujuk pada dua putusan pengadilan yang mempersoalkan keabsahan dokumen ijazah atau bukti riwayat pendidikan Gibran.
