Jakarta, Gesuri.id - Di tengah gegap gempita Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti sederet pencapaian ekonomi, suara kritis datang dari Komisi V DPR RI. Adian Napitupulu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa pidato penuh angka dan optimisme itu tak bisa dibiarkan begitu saja lewat tanpa verifikasi.

Apakah pernyataan itu sesuai tidak dengan kenyataan tentang lapangan kerja yang dibuka. Apakah demikian tentang pertumbuhan ekonomi? Apakah kenyataan demikian tentang persoalan problem-problem kerakyatan lain?, ujar Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/9/2025).

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyoroti satu fenomena lama yang terus berulang, yakni soal keberadaan perusahaan asing yang panen laba di Indonesia namun membawa semua keuntungan keluar negeri. Ia memberi contoh aplikator ojek online yang telah menguasai pasar domestik.

Negara bersikap dong terhadap hal seperti itu. Bukan dalam pernyataan, tapi dalam tindakan, tegasnya.

Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo mengklaim bahwa dalam 299 hari masa pemerintahannya, sejumlah pencapaian besar telah diraih. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,12 persen, meski ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.