Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menanggapi dengan tenang momen dirinya dimarahi sejumlah ibu-ibu dalam sebuah kunjungan ke masyarakat.
Peristiwa tersebut justru dijadikan Adian sebagai contoh pentingnya keberanian rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung kepada wakilnya di parlemen.
“Jadi bapak ibu. Setiap hari kan kalau ibu beli rokok, ibu bayar pajak. Beli minyak kelapa, bayar pajak. Beli sabun, bayar pajak,” kata Adian menjelaskan kepada warga, dikutip Selasa (6/1/2026).
Ia kemudian menguraikan pajak yang dibayarkan masyarakat dikumpulkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk berbagai kepentingan publik.
“Nah uang pajak itu dikumpulin. Namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Lalu APBN itu dibagi-bagi. Ada yang buat jalan, ada yang buat sekolah, ada yang buat rumah sakit dan sebagian itu jadi gajinya presiden, jadi gajinya anggota DPR, jadi gajinya gubernur, bupati, camat, dan DPR dekawapaten,” ucapnya.
Adian menegaskan, alasan rakyat membayar gaji pejabat negara adalah agar para pejabat tersebut memikirkan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat.
“Kenapa kemudian rakyat membayar gaji pejabat negara? Supaya pejabat negara itu mikirin tentang nasibnya rakyat, mikir tentang hidupnya rakyat. Untuk itulah rakyat bayar,” tegasnya.
Menurut Adian, ketika masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja pejabat publik, maka menyampaikan kemarahan atau kritik merupakan hal yang wajar dan sah.
“Nah kalau kemudian ibu ini merasa tidak puas, ada anggota DPR datang, ngomel, boleh gak? Boleh gak?” ujarnya.
Ia bahkan mengapresiasi kemarahan warga tersebut sebagai pembelajaran demokrasi. “Terima kasih ibu untuk marahnya. Gak apa-apa. Ini contoh agar rakyat punya keberanian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adian menegaskan posisinya sebagai wakil rakyat bukan untuk dilayani, melainkan melayani.
“Saya sebenarnya adalah pelayan rakyat, bukan minta dilayani,” ujarnya.
Ia juga mengkritik sikap sebagian pejabat yang ingin dilayani saat turun ke masyarakat.
“Jadi saya tidak terlalu suka kalau kemudian ada anggota DPR datang harus dilayani, gak boleh. Dia lah yang harus melayani untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
