Bogor, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi kritikan Politisi Partai Gerindra Fadli Zon terhadap Humas Jogja, terkait peranan Raja Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum Satu Maret 1949.
Adian menjelaskan, pada agresi militer Belanda ke 2, Soekarno Hatta memilih tetap bertahan di Jogjakarta yang sejak 4 Januari 1946 menjadi Ibukota Negara. Berikutnya Soekarno Hatta ditangkap pada 19 Desember 1948 saat Belanda berhasil kuasai Jogjakarta. Kemudian Soekarno Hatta dibuang Belanda ke Brastagi hingga Bangka.
Beberapa waktu sebelum Soekarno Hatta ditangkap, mereka sempat memandatkan pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Soekarno Hatta juga mempersiapkan rencana antisipasi kemungkinan terburuk dengan mempersiapkan Exile Goverment (Pemerintahan dalam pengasingan) di New Delhi, India yang dipimpin oleh A.A Maramis dan Dr Soedarsono, jika PDRI tidak berjalan.
Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Berikutnya Syafruddin Prawiranegara melalui PDRI membagi wilayah Sumatera menjadi 5 pemerintahan militer, namun hingga awal Mei 1949 kabinet PDRI tidak kunjung terbentuk, dengan demikian maka secara de facto dan de jure, Sultan Hamengkubuwono IX tetap menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ujar Adian dalam keterangannya, Rabu (9/3).