Kukar, Gesuri.id - Ketua DPRD Kutai Kartanegara dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Yani mengkritisi realisasi program GratisPol yang menjadi unggulan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Ia menegaskan konsep pendidikan gratis harus dijalankan secara konsisten tanpa pengecualian.

Pada prinsipnya, jika kita berbicara tentang pendidikan gratis, maka seharusnya itu berlaku untuk semua, kata Yani, Senin (16/2/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan DPRD Kukar pada dasarnya mendukung realisasi program pendidikan gratis tersebut. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya tidak menimbulkan polemik akibat perbedaan antara janji kampanye dan pelaksanaan di lapangan, terutama setelah muncul informasi bahwa sejumlah mahasiswa tidak dapat menerima manfaat pembiayaan pendidikan hingga jenjang S3.

Menurutnya, pendidikan gratis tidak boleh membedakan latar belakang penerima manfaat, baik PNS, pejabat, maupun masyarakat umum. Selama berstatus warga Kalimantan Timur dan ingin menempuh pendidikan, maka harus memperoleh hak yang sama.

Namanya gratis, ya gratis untuk semua. Tidak boleh ada pengecualian. Karena pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, ujarnya.