Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan kritik tajam terhadap terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 terkait pengelolaan gabah dan beras nasional. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan petani dan mengganggu stabilitas harga gabah di dalam negeri.

Ini sangat berisiko memicu keresahan petani. Kalau mekanismenya tidak rigid dan transparan, mereka bisa kehilangan harapan untuk sejahtera, kata Alex, dikutip pada Rabu (18/6/2025).

Dalam Inpres tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton gabah dan beras dari dalam negeri sepanjang tahun 2025.

Angka ini dinilai terlalu kecil karena hanya mencakup sekitar 10 persen dari total estimasi produksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 diperkirakan melebihi 30 juta ton.

Petani sudah menyambut positif ketika pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram. Tapi kini mereka justru dihadapkan pada pembatasan volume pembelian, ujar Alex, legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.