Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menyuarakan kritik tajam terhadap arah pembangunan pertanian nasional dalam wawancara eksklusif yang mengguncang ruang publik.
Ia menegaskan agar kebijakan ketahanan pangan tak lagi hanya berfokus pada produksi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, akses pangan, dan keberlanjutan lingkungan.
"Petani tetap miskin meski produksi melimpah! Lahan sempit, kebijakan sempit, hasilnya pun sempit," tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini, dalam acara CNBC Indonesia SQUAWK BOX yang juga dihadiri pejabat tinggi negara seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Minggu (2/11).
Prof. Rokhmin mendesak Pemerintah untuk memperluas indikator kinerja sektor ketahanan pangan nasional. Menurutnya, fokus pembangunan pertanian selama ini terlalu berorientasi tunggal pada peningkatan produksi yang lebih besar dari kebutuhan nasional.
"Padahal, ada tiga indikator lain yang tak kalah penting yang harus dimasukkan, yaitu: Kesejahteraan Petani, Aksesibilitas Pangan di seluruh wilayah Indonesia, dan Keberlanjutan Produksi (Sustainability)," tegasnya.
Ia juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan dan mendesak penerapan konsisten UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar lahan produktif tak terus berkurang.
"Petani miskin di Jawa itu karena tanah garapannya sempit sekali hanya 0,4 hektar rata-rata," jelasnya.
Menurut penelitian IPB dan FAO, sambungnya, lahan minimal yang dibutuhkan petani di Jawa untuk mencapai kesejahteraan adalah 2 hektar. Baginya, mempertahankan lahan pertanian adalah kunci menuju kedaulatan dan kemakmuran pangan Indonesia.
"Kalau ini tidak diatasi, siapa pun presidennya, petani tetap miskin!" seru Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya pupuk organik untuk mengatasi penurunan kesuburan tanah serta penerapan Undang-Undang Lahan Pertanian Abadi di daerah secara konsisten. Baginya, menjaga lahan produktif dan menahan laju alih fungsi lahan merupakan langkah krusial dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.
