Malang, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita membuka peluang kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW pada 2027. Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas anggaran dalam pembahasan RAPBD 2027.

Perempuan yang akrab disapa Mia itu mengatakan, kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu faktor penting dalam menghitung ruang fiskal pemerintah daerah.

Hingga kini, menurut dia, belum ada surat resmi dari pemerintah pusat kepada Pemkot Malang terkait pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lainnya.

Kebutuhan pembiayaan PPPK itu krusial menjadi bahan yang diperhitungkan dalam menentukan ruang fiskal APBD, ungkap Mia, dikutip Kamis (12/11/2026).