Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengusulkan perluasan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau sekitar 44 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Timur.
Skema pendidikan yang lebih fleksibel dinilai dapat membuka kembali akses belajar bagi anak-anak yang terkendala ekonomi, pekerjaan, pernikahan dini, maupun aktivitas khusus seperti atlet, Jumat (6/11/2026).
Sri Untari menilai persoalan anak tidak sekolah tidak bisa ditangani hanya dengan satu pendekatan. Pemerintah daerah perlu memetakan secara presisi penyebab dari setiap kasus agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak.
“Anak tidak sekolah ini penyebabnya macam-macam, antara lain ada yang harus bekerja membantu orang tua, kemudian menikah, menjadi atlet, dan ada pula yang memang tidak ingin sekolah. Nah, bagi yang tidak ingin sekolah ini harus digarap tersendiri,” ujar Sri Untari.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, tetapi masih memiliki keinginan kuat untuk belajar, perlu mendapatkan fasilitas pendidikan alternatif.
Perluasan PJJ menjadi salah satu opsi yang sangat potensial. Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel, anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan tanpa harus sepenuhnya meninggalkan pekerjaan atau aktivitas penting lainnya.
Ia mencontohkan anak-anak yang menekuni dunia olahraga dan memiliki jadwal latihan maupun kompetisi yang padat. Mereka tetap membutuhkan pendidikan formal agar aktivitasnya sebagai atlet tidak sampai mengabaikan hak belajar.
“PJJ ini betul-betul mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut, karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat pokok dalam pengembangan sebuah provinsi ataupun negara. Sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka,” tegasnya.
Di samping itu, Sri Untari mengingatkan bahwa persoalan ekonomi keluarga juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penanganan ATS. Anak yang terpaksa bekerja membantu orang tua membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi agar keluarganya memiliki kapasitas finansial yang lebih baik.
Ia mencermati pengalaman di Jawa Tengah, di mana kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 mendapatkan penanganan khusus melalui program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Di Jawa Tengah, kelompok desil 1 dan 2 digarap dengan program untuk membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka,” ungkapnya.
Menurut Sri Untari, intervensi pendidikan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya memperoleh kesempatan untuk kembali belajar, tetapi juga ditopang oleh lingkungan keluarga yang lebih stabil.
Ia menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemprov Jawa Timur diharapkan hadir menyediakan sistem pendidikan yang adaptif agar kelompok anak yang selama ini kesulitan mengakses sekolah formal tidak semakin tertinggal.
