Surabaya, Gesuri.id Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan warga kawasan emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi mengedepankan dialog terbuka dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Pendekatan persuasif dan transparan dinilai menjadi kunci utama agar penertiban aset tidak memicu gejolak sosial.

Teguran dan imbauan ini ditegaskan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (6/8/2026). Rapat tersebut digelar khusus untuk memediasi rencana penertiban bangunan di atas lahan yang diklaim milik PT KAI.

Baca:9 Prestasi MenterengGanjarPranowo Selama Menjabat Gubernur

Penyelesaian persoalan aset harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun keresahan di tengah masyarakat. Yang kita butuhkan saat ini adalah ruang dialog yang terbuka, ujar Anas.