Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menjelaskan BAKN saat ini tengah melakukan pendalaman terhadap kebijakan subsidi dan kompensasi listrik, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi besaran biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik.

Dalam tata kelola subsidi listrik, kami melakukan peninjauan dan pendalaman terhadap kebijakan subsidi dan kompensasi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi harga pokok penyediaan tenaga listrik. BPP ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi primer seperti gas dan batu bara serta jenis pembangkit yang digunakan, ujar Andreas.

Ia mencontohkan, pembangkit berbasis gas memiliki biaya sekitar Rp1.800-an per kWh, sementara pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) dapat mencapai sekitar Rp3.000 per kWh. Perbedaan struktur biaya ini berpengaruh langsung terhadap besaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung negara.

Baca:Mengenal SosokGanjarPranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Andreas menegaskan bahwa subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan kompensasi juga mencakup sektor tertentu, termasuk industri dan fasilitas layanan publik. Oleh karena itu, BAKN juga menyoroti aspek ketepatan sasaran penerima subsidi.