Jakarta, Gesuri.id – Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini menyusul mencuatnya dugaan praktik jual beli titik atau dapur SPPG yang berpotensi memicu pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan lampu kuning yang harus segera direspons serius oleh pemerintah agar tidak mengacaukan efektivitas program pemenuhan gizi nasional.
Baca: Karolin Minta Warga Jaga SPAM Desa Sepangah
"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele," ujar Charles, Jumat (12/6).
Politikus PDI Perjuangan ini meminta agar ruang lingkup audit diperluas, tidak hanya menyasar dugaan jual beli titik lokasi, melainkan mencakup aspek keamanan pangan, kualitas gizi makanan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola operasional di lapangan.
Charles menilai, evaluasi total mutlak dilakukan guna menutup celah-celah korup yang merugikan keuangan negara. Jika dalam proses audit terbukti ada penyimpangan, ia meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan hukum dan sanksi yang paling berat.
"Nantinya, apabila ada temuan jual beli titik maupun pelanggaran lain, SPPG tersebut harus ditutup permanen," tegas Charles. Menurutnya, sanksi administratif saja tidak akan cukup memberikan efek jera bagi oknum yang bermain dengan anggaran publik.
Lebih lanjut, Charles melihat momentum saat ini sangat ideal bagi pemerintah untuk menerjunkan tim audit ke seluruh SPPG. Pasalnya, sebagian besar sekolah sedang memasuki masa libur, sehingga proses pemeriksaan dan evaluasi total dapat berjalan optimal tanpa mengganggu penyaluran manfaat kepada siswa.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada ambisi mengejar angka atau target jumlah penerima manfaat semata, seraya melonggarkan pengawasan kualitas.
Baca: Sentil Kenaikan Harga BBM, PDI Perjuangan Ingatkan Pemerintah
"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara," katanya menambahkan.
Di akhir pernyataannya, Charles menggarisbawahi bahwa kesuksesan program pemenuhan gizi ini diukur dari dampak nyata bagi kesehatan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaannya, bukan sekadar angka di atas kertas.
"Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," pungkas Charles.
