Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) buntut mencuatnya kasus dugaan jual beli pulau di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ia menegaskan perlunya pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh kegiatan pemerintahan di wilayah pesisir.

Saya kira audit dari seluruh kegiatan kinerja pemerintah daerah, khususnya kota dan kabupaten serta Provinsi Pesisir ini harus dilakukan secara komprehensif, kata Aria Bima, Selasa (24/6).

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut praktik jual beli pulau bukan hal baru dan telah lama terjadi. Karena itu, menurutnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap wilayah kepulauan perlu diperketat.

Kami berharap atau kami akan melakukan rapat koordinasi kota, kabupaten, Provinsi Pesisir di dalam hal terkait dengan pengawasan lewat undang-undang kepulauan, yang tentunya penggunaannya tidak diliberalisasi dengan berbagai kepentingan kapital, yang menggunakan pemerintah daerah dengan kemenangannya, untuk mengeser fungsi pulau tersebut, ujarnya.

Aria Bima juga menyampaikan bahwa DPR RI, khususnya Komisi II, membuka peluang pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan penataan pulau secara nasional. Ia menekankan pentingnya implementasi dan pengawasan atas peraturan yang sudah ada.