Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menanggapi kebijakan efisiensi perjalanan dinas dan biaya hotel yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025.

Aria menyatakan bahwa meski mendukung efisiensi anggaran, ia menolak pemangkasan anggaran yang berdampak negatif terhadap sektor-sektor ekonomi riil, terutama perhotelan.

Aku efisiensi setuju, tapi pemangkasan saya nggak setuju, beda. Begini, kita tidak latah melarang atau membolehkan, tapi pemerintah pusat ini harus ngerti, multi-factor effect, pikiran kita itu bukan hanya rapat mewah di hotel, tapi di hotel itu ada turunannya yaitu pegawai hotel, sabam hotel, parkiran hotel, UKM hotel, sayur-mayur, beras yang disuplai oleh masyarakat sekitar, kata Aria, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan dampak ekonomi berantai yang terjadi di lapangan, termasuk pada karyawan hotel dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari industri perhotelan dan katering.

Larangan ke hotel itu bukan masalah kemewahan, tapi turunannya ya ke beras, ke penjual tomat, ke pegawai kontak di hotel ini, di PHK semua, harus dilihat bagaimana. Udah lah kalau uang yang tumpah ke dalam negeri ini, meleset-melesetnya itu pasti akan tumpah juga di masyarakat sekitar kita, jelasnya.