Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi lI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti persoalan belanja daerah yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketimpangan antara kebutuhan riil di daerah dan besaran dana transfer dari pemerintah pusat.

Belanja modal dan operasional di daerah pun kerap menjadi celah temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Setiap tahun mengungkapkan berulang kali penyimpangan seakan-akan kita masih belajar berjalan di atas jalan yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Di sini lain, Presiden tentu punya program unggulan yang dianggap harus didorong, kata Aria Bima, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, setiap pemimpin tentu ingin meninggalkan warisan atau legasi pemerintahan, namun yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memperkuat rakyat, bukan sekadar mempercantik laporan pembangunan.

Kita bisa memahami itu karena setiap pemimpin ingin meninggalkan jejak legasi. Tetapi di titik inilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Sejauh mana jejak itu menguatkan rakyat, bukan sekedar meninggalkan angka-angka di atas kertas, tegasnya.

Aria Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghitung kebutuhan dasar agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan optimal.