Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi lI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti persoalan belanja daerah yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketimpangan antara kebutuhan riil di daerah dan besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
“Belanja modal dan operasional di daerah pun kerap menjadi celah temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Setiap tahun mengungkapkan berulang kali penyimpangan seakan-akan kita masih belajar berjalan di atas jalan yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Di sini lain, Presiden tentu punya program unggulan yang dianggap harus didorong,” kata Aria Bima, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, setiap pemimpin tentu ingin meninggalkan warisan atau legasi pemerintahan, namun yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memperkuat rakyat, bukan sekadar mempercantik laporan pembangunan.
“Kita bisa memahami itu karena setiap pemimpin ingin meninggalkan jejak legasi. Tetapi di titik inilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Sejauh mana jejak itu menguatkan rakyat, bukan sekedar meninggalkan angka-angka di atas kertas,” tegasnya.
Aria Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghitung kebutuhan dasar agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan optimal.
“Kementerian dalam negeri mencoba memberi jawaban. Mereka melakukan eksersais menghitung apa yang betul-betul diperlukan agar roda pemerintahan daerah tetap berputar. Dari belanja pegawai yang menjaga administrasi berjalan, perawatan gedung yang menjadi ruang pelayanan, sampai kebutuhan dasar agar rakyat tetap terlayani,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil perhitungan tersebut menunjukkan kebutuhan minimal sebesar Rp693 triliun untuk menjaga agar pemerintah daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi sebagaimana mestinya.
“Dan hasilnya membuat kita merenung lebih dalam. Minimal Rp693 triliun dibutuhkan supaya pemerintah daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi sebagaimana mestinya. Angka bukan sekedar hitungan teknis, tapi gambaran batas hidup sebuah pemerintahan lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aria Bima menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan hasil perhitungan ini kepada Menteri Keuangan yang baru, Purwaya Yudi Sadewo.
“Menteri dalam negeri bahkan sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purwaya Yudi Sadewo. Artinya jelas, jika transfer daerah hanya Rp650 triliun, ada curang yang menganga. Curang antara hitungan kertas di pusat dan denyut kehidupan nyata di daerah,” jelasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa kesenjangan anggaran tersebut dapat berdampak serius terhadap pelayanan publik dan fungsi pemerintahan daerah.
“Curang yang bisa membuat pelayanan publik tidak optimal, bahkan terancam melemah,” pungkasnya.
