Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti tajam alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Sejumlah pos belanja penunjang dinilai tidak mendesak dan diusulkan untuk dialihkan guna membantu siswa dari keluarga miskin, terutama yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Baca:GanjarMiliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, mengoreksi sejumlah anggaran belanja penunjang yang dianggap pemborosan. Menurutnya, di tengah penurunan total anggaran pendidikan sebesar Rp37,9 miliar dari pagu awal Rp2,35 triliun, efisiensi harus menjadi prioritas utama.

Kami meneliti dengan sungguh-sungguh belanja penunjang ini dan menemukan beberapa yang tidak prioritas, ujarnya.