Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti tajam alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Sejumlah pos belanja penunjang dinilai tidak mendesak dan diusulkan untuk dialihkan guna membantu siswa dari keluarga miskin, terutama yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, mengoreksi sejumlah anggaran belanja penunjang yang dianggap pemborosan. Menurutnya, di tengah penurunan total anggaran pendidikan sebesar Rp37,9 miliar dari pagu awal Rp2,35 triliun, efisiensi harus menjadi prioritas utama.
"Kami meneliti dengan sungguh-sungguh belanja penunjang ini dan menemukan beberapa yang tidak prioritas," ujarnya.
Politisi muda dari Fraksi PDI-Perjuangan ini merinci beberapa alokasi yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah anggaran sulam taman sebesar Rp60 juta, sewa pengharum ruangan yang juga mencapai Rp60 juta, serta pengadaan 15 unit laptop dengan harga fantastis Rp16 juta per unit.
“Total anggaran belanja penunjang itu mencapai 4 miliar. Untuk item seperti sulam taman, pewangi ruangan, hingga laptop mahal, ini harus diteliti serius. Jangan sampai dana yang besar ini hanya untuk mempercantik kantor," tegasnya.
Arjuna juga menyoroti pengadaan rutin barang inventaris kantor seperti sofa dan rak besi yang menurutnya tidak perlu diganti setiap tahun.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Seharusnya barang-barang itu masih awet karena umurnya baru setahun, tidak perlu penggantian. Efisiensi harus benar-benar dijalankan sesuai kebutuhan utama," jelasnya.
Komisi D mendorong agar anggaran yang diefisienkan dari belanja penunjang tersebut dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan siswa.
Prioritas utamanya adalah membantu siswa dari keluarga tidak mampu, khususnya yang bersekolah di swasta dan belum terdata dalam program jaminan pendidikan Surabaya.
