Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menyoroti dampak kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terhadap kondisi keuangan desa saat mengikuti kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, belum lama ini.

Menurutnya, implementasi program tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi ruang fiskal desa untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Akibat kebijakan ini, dana desa berkurang sekitar Rp 300-600 juta per desa, ujar Budi Sulistyono yang akrab disapa Kanang, dikutip Senin (20/7/2026).

Menurut Budi, pengurangan anggaran tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Karena itu, ia menilai kebijakan strategis pemerintah pusat perlu diimbangi dengan perencanaan fiskal yang matang agar tidak mengganggu pelayanan dasar maupun pembangunan yang telah direncanakan pemerintah desa.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Jawa Timur juga membahas berbagai tantangan fiskal daerah, termasuk dampak perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah menjalankan program-program prioritas nasional.