Jakarta, Gesuri.id - Pada Tahun 1963, Bung Karno berpidato mengembalikan kesadaran akan identitas Indonesia sebagai negara samudera. Pidatonya yang terkenal berjudul Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera menjadi landasan filosofis penting. Visi ini kemudian diperkuat dengan penetapan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui Keputusan Presiden No. 249 Tahun 1964. Visi ideologis maritim Bung Karno adalah membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Kebijakan ini mengembalikan kesadaran bangsa akan identitasnya sebagai bangsa samudera setelah berabad-abad dikuasai oleh bangsa penjajah yang berorientasi daratan.
Hal lain yang menjadi 3 hal penting dalam penerjaman Visi Maritim adalah pertama, Kesatuan Wilayah (Wawasan Nusantara) , Soekarno menyadari bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh atas laut yang menghubungkan pulau-pulaunya. Visi ini diwujudkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah yang menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang utuh. Sebelum deklarasi ini, laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai perairan internasional, yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya.
Pengakuan internasional terhadap deklarasi ini, meskipun baru tercapai melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982, adalah hasil dari perjuangan diplomasi yang tak kenal lelah pada masa Soekarno. Deklarasi ini menjadi fondasi bagi konsep Wawasan Nusantara, di mana wilayah laut dan darat dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik, bukan pemisah.
Kedua, Sebagai Jalan mewujudkan Kedaulatan dan Kekuatan, Bung Karno percaya bahwa kekuataan maritim adalah kunci menjaga kedaulatan bangsa. Untuk menguatkan visi ini, ia mendorong pembangunan angkatan laut yang kuat. Pada masa itu, Indonesia memiliki salah satu armada angkatan laut terkuat di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno tidak hanya berteori, tetapi juga berinvestasi dalam kekuatan militer maritim untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Ketiga. Dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur Bung Karno sadar betul Indonesia memiliki potensi alam yang sangat berlimpah termasuk kekayaan laut dan segala geragaman hayatinya maka dari itu beliau mendorong Pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan, serta lembaga-lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang kelautan.