Jakarta, Gesuri.id - Pada Tahun 1963, Bung Karno berpidato mengembalikan kesadaran akan identitas Indonesia sebagai "negara samudera". Pidatonya yang terkenal berjudul "Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera" menjadi landasan filosofis penting. Visi ini kemudian diperkuat dengan penetapan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui Keputusan Presiden No. 249 Tahun 1964. Visi ideologis maritim Bung Karno adalah membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Kebijakan ini mengembalikan kesadaran bangsa akan identitasnya sebagai "bangsa samudera" setelah berabad-abad dikuasai oleh bangsa penjajah yang berorientasi daratan.
Hal lain yang menjadi 3 hal penting dalam penerjaman Visi Maritim adalah pertama, Kesatuan Wilayah (Wawasan Nusantara) , Soekarno menyadari bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh atas laut yang menghubungkan pulau-pulaunya. Visi ini diwujudkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah yang menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang utuh. Sebelum deklarasi ini, laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai perairan internasional, yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya.
Pengakuan internasional terhadap deklarasi ini, meskipun baru tercapai melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982, adalah hasil dari perjuangan diplomasi yang tak kenal lelah pada masa Soekarno. Deklarasi ini menjadi fondasi bagi konsep Wawasan Nusantara, di mana wilayah laut dan darat dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik, bukan pemisah.
Kedua, Sebagai Jalan mewujudkan Kedaulatan dan Kekuatan, Bung Karno percaya bahwa kekuataan maritim adalah kunci menjaga kedaulatan bangsa. Untuk menguatkan visi ini, ia mendorong pembangunan angkatan laut yang kuat. Pada masa itu, Indonesia memiliki salah satu armada angkatan laut terkuat di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno tidak hanya berteori, tetapi juga berinvestasi dalam kekuatan militer maritim untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Ketiga. Dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur Bung Karno sadar betul Indonesia memiliki potensi alam yang sangat berlimpah termasuk kekayaan laut dan segala geragaman hayatinya maka dari itu beliau mendorong Pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan, serta lembaga-lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang kelautan.
Kebijakan Strategis / Teknis yang dilakukan Bung Karno
Dalam Menunjang Visi Maritim yang lahir secara Ideologis Bung Karno juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan strategis mulai dari Hulu dan Hiliri dalam sektor Kelautan dan Perikanan Ada beberapa langkah penting yang dilakukan Bung Karno seperti Pembangunan Infrastruktur Fisik, Kelembagaan, Pendidikan .
Dalam sektor Pembangunan infrastruktur fisik yaiu dengan melakukan Perbaikan Pelabuhan dan Prasarana yaitu mendorong perbaikan pelabuhan-pelabuhan kecil dan pengerukan muara sungai untuk memfasilitasi aktivitas nelayan. Kemudian Pembangunan Fasilitas Produksi. Bung Karno mengarahkan pembangunan tempat pendaratan ikan, tempat pengeringan ikan, dan pabrik pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan, Penyediaan Sarana Produksi, Kebijakan pada masa itu juga mencakup upaya untuk mengatur pengadaan kayu dengan harga murah bagi nelayan untuk pembuatan perahu. Pembangunan Industri Maritim, Beliau juga mencanangkan pembangunan galangan kapal, seperti yang terjadi di Cilincing, Tanjung Priok, pada tahun 1965.
Sementara itu untuk memperkuat gagsan besar maritim, Bung Karno juga mendorong kebijkakan pendukung seperti Dukungan Ekonomi dimana pemerintah menyediakan pinjaman tanpa bunga melalui bank khusus nelayan untuk membantu nelayan pribumi. Pengaturan Perdagangan Dimana dalam hal ini Pemerintah pada tahun 1961 mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi memberikan izin impor ikan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam Selatan, Siam, dan Malaysia, untuk melindungi produk perikanan dalam negeri.
Selanjutnya Pembentukan Organisasi dan Lembaga, Bung Karno menyadari perlunya organisasi penelitian ilmiah di bidang perikanan dan pembentukan lembaga-lembaga yang menaungi sektor ini. Pada masa Kabinet Kerja IV (1963-1964), bahkan dibentuk Departemen Perikanan Darat-Laut, yang kemudian berkembang menjadi Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut di bawah Kompartemen Maritim. Perlindungan Nelayan: Beliau juga memberikan perhatian khusus pada nasib nelayan, yang ia sebut sebagai "manusia yang paling sabar menanti datangnya ikan ke kail." Kebijakan-kebijakan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, meskipun menghadapi tantangan dari sistem ekonomi yang sudah ada seperti praktik ijon.
Sementara itu pada sektor Pendidikan bidang perikanan Beliau menyadari bahwa untuk mengelola kekayaan laut Indonesia, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpengetahuan luas. Salah satu warisan paling signifikan dari era Soekarno di bidang pendidikan perikanan adalah pendirian Akademi Usaha Perikanan (AUP) pada 7 September 1962 di Jakarta. AUP didirikan untuk mencetak tenaga ahli yang kompeten di bidang perikanan. Lembaga ini menjadi perguruan tinggi vokasi perikanan tertua di Indonesia.
Menjadikan Indonesia sebaga negara maritim bukan hanya slogan semata namun berlandasakan pada kondisi objektif sehingga visi Ideoliogis dapat diterjeahkan dalam rencana kerja strategis begitulah cara Bung Karno membangun Indonesia dari sektor Maritim yang harus menjadi API semangat dalam situasi hari ini.
