Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatakantepat satu tahun setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik tertuju pada berbagai aspek kinerja pemerintahan, baik di bidang ekonomi, pangan, dan tentunya bidang hukum dan penegakan hukum.

Sebagai salah satu sektor fundamental dalam membangun negara yang berkeadilan dan beradab, hukum memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, memberi kepastian, dan menjadi fondasi pembangunan nasional.

Di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks serta ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap perubahan, menarik tentunya bagi para insan hukum untuk melihat bagaimana kinerja pemerintahan Presiden Prabowo di sektor hukum.

Pembangunan hukum menjadi salah satu prioritas utama program Asta Cita Presiden Prabowo dengan memprioritaskan upaya reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Demikian pula dalam visi Indonesia Emas 2045 maupun dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang maupun Menengah (2025-2029), sektor pembangunan dan reformasi hukum memang mendapat porsi besar.