Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyindir wacana evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai berbagai dinamika yang terjadi setiap hari di tengah masyarakat sudah cukup menggambarkan kondisi riil pemerintahan tanpa harus menunggu evaluasi formal.
“Banyak host TV dan wartawan minta wawancara untuk evaluasi 2 tahun pemerintahan. Saya bingung! Wong setiap hari pasti ada kejadian/cobaan, lalu apanya yang mau dievaluasi? Emang mereka mau dengerin?” tulis Deddy melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang memasuki tahun kedua. Menurut dia, berbagai persoalan dan dinamika yang muncul di masyarakat selama pemerintahan berjalan seharusnya menjadi gambaran yang dapat dinilai secara langsung.
Selain menyinggung momentum dua tahun pemerintahan, Deddy sebelumnya juga mendesak pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Deddy menolak keras wacana pengalihan pencairan gaji ASN dari perbankan nasional ke koperasi desa. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah dan justru berpotensi membebani para pegawai negeri.
Menurut Deddy, perubahan mekanisme pembayaran gaji tersebut berpotensi menimbulkan biaya operasional baru dan kendala teknis. Kebijakan itu juga dinilai dapat membuang waktu ASN yang selama ini dapat mengakses gaji dengan mudah melalui jaringan ATM perbankan.
Deddy juga mengingatkan adanya sejumlah risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi tercampurnya rekening operasional koperasi dengan dana gaji ASN.
Selain itu, ia menilai kesiapan sistem akuntansi digital di ribuan koperasi desa juga perlu dipertanyakan apabila mekanisme pembayaran gaji ASN benar-benar dialihkan.
Karena itu, Deddy mendesak pemerintah mempertahankan skema pencairan gaji ASN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, kedua jaringan perbankan tersebut telah memiliki sistem layanan dan keamanan yang lebih teruji.
Sikap Deddy tersebut menunjukkan kritiknya tidak hanya diarahkan pada aspek evaluasi kinerja pemerintahan, tetapi juga terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, termasuk ASN.
