Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan pentingnya kewajiban memperoleh izin pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan yang diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurutnya, mekanisme perizinan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan setiap tindakan penyadapan berada dalam pengawasan yang jelas.
Apakah RUU yang kita buat ini mewajibkan harus ada izin pengadilan? Pelajaran yang kemarin kan karena abuse of power itu karena tidak ada kontrol, kan seperti itu, kata Siti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dikutip Selasa (17/11/2026).
Pertanyaan tersebut disampaikan Siti dengan merujuk pada dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting agar regulasi penyadapan ke depan tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
Siti juga meminta penjelasan mengenai mekanisme yang harus ditempuh apabila penyadapan dilakukan tanpa izin terlebih dahulu atau persetujuan pengadilan baru diperoleh setelah tindakan berlangsung. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.