Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan pentingnya kewajiban memperoleh izin pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan yang diatur melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurutnya, mekanisme perizinan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan setiap tindakan penyadapan berada dalam pengawasan yang jelas.
"Apakah RUU yang kita buat ini mewajibkan harus ada izin pengadilan? Pelajaran yang kemarin kan karena abuse of power itu karena tidak ada kontrol, kan seperti itu," kata Siti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dikutip Selasa (17/11/2026).
Pertanyaan tersebut disampaikan Siti dengan merujuk pada dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting agar regulasi penyadapan ke depan tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
Siti juga meminta penjelasan mengenai mekanisme yang harus ditempuh apabila penyadapan dilakukan tanpa izin terlebih dahulu atau persetujuan pengadilan baru diperoleh setelah tindakan berlangsung. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.
Ia menegaskan, pembahasan RUU Penyadapan bukan semata-mata merupakan respons terhadap kasus dugaan penyadapan kepala negara. DPR telah memasukkan rancangan regulasi tersebut ke dalam agenda legislasi jauh sebelum persoalan itu mencuat.
Siti menjelaskan, Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 27 November 2025 telah menyampaikan penambahan RUU Penyadapan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usulan inisiatif Baleg. Selanjutnya, pada 8 Desember 2025, Rapat Paripurna DPR menyetujui perubahan daftar Prolegnas tersebut.
"Jadi, jauh sebelum ada kejadian penyadapan ini, DPR RI sudah memasukkan RUU Penyadapan sebagai RUU Prolegnas yang diprioritaskan," ujarnya.
Selain persoalan perizinan, Siti meminta RUU Penyadapan mengatur secara terperinci mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban aparat yang melakukan penyadapan. Regulasi tersebut juga harus menjamin pemulihan hak warga negara yang menjadi korban penyadapan ilegal.
Ia turut mempertanyakan kedudukan hasil penyadapan ilegal dalam proses hukum, termasuk apakah informasi yang diperoleh melalui tindakan tersebut otomatis tidak sah sebagai alat bukti. Menurutnya, DPR perlu memastikan mekanisme penanganan hasil penyadapan ilegal sekaligus bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban.
Dalam pembahasan tersebut, Siti bahkan menyinggung kemungkinan anggota Komisi III DPR menjadi sasaran penyadapan. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap hak warga negara harus menjadi bagian utama dalam penyusunan regulasi, bukan sekadar mengatur kewenangan aparat penegak hukum.
Siti juga mendorong agar RUU Penyadapan membatasi jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar dilakukannya penyadapan. Selain itu, durasi penyadapan harus diatur secara jelas agar tidak ada warga negara yang terus-menerus berada dalam pengawasan tanpa kepastian hukum.
"Karena kalau enggak ada pembatasan waktunya, sampai kapan ini bisa disadap seseorang?" ucapnya.
Aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian Siti. Ia meminta RUU tersebut mengatur mekanisme pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan perkara hukum. Dengan demikian, informasi pribadi masyarakat tidak disimpan ataupun dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan oleh undang-undang.
Menurut Siti, pengaturan penyadapan harus menempatkan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai prinsip utama. Kewenangan penyadapan memang dapat dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, tetapi pelaksanaannya tidak boleh berlangsung tanpa batas dan pengawasan.
"Karena itu, pengaturannya harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsional, dan pengawasan independen," tutur Siti.

















































































