Ikuti Kami

Soal Penyadapan, Wayan Sudirta Minta Kewenangan Dibatasi Untuk Empat Kategori

Pembatasan penyadapan hanya untuk empat kategori tindak pidana, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara.

Soal Penyadapan, Wayan Sudirta Minta Kewenangan Dibatasi Untuk Empat Kategori
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan secara bebas untuk mencari bukti permulaan dalam semua jenis perkara.

Ia mengusulkan pembatasan penyadapan hanya untuk empat kategori tindak pidana, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara. Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk melindungi privasi sebagai bagian dari hak warga negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

"Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara," kata Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Senin (16/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu meminta Polri memberikan pandangan mengenai batas penggunaan kewenangan penyadapan. Ia menilai, pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar penyadapan tidak menjadi instrumen yang dapat digunakan tanpa batas dan mengabaikan perlindungan hak privasi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Sudirta juga mempertanyakan tujuan penyadapan yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum. Ia ingin memastikan apakah penyadapan digunakan untuk menemukan bukti permulaan suatu tindak pidana atau justru menyempurnakan bukti permulaan yang telah dimiliki sebelumnya.

Menurutnya, pembedaan kedua tujuan tersebut penting untuk menentukan batas kewenangan penyadapan yang nantinya diatur dalam RUU Penyadapan.

Selain pembatasan sasaran, Sudirta menyoroti beragam mekanisme perizinan penyadapan yang berlaku di sejumlah institusi. Ia menyebut terdapat praktik yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan atasan, hingga penyadapan yang dapat dilakukan tanpa kedua bentuk persetujuan tersebut.

Sudirta mempertanyakan aspek keamanan dan akuntabilitas mekanisme penyadapan yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan maupun persetujuan pimpinan. Karena itu, ia meminta Polri memberikan penjelasan sekaligus masukan mengenai sistem perizinan yang ideal untuk dimasukkan dalam RUU Penyadapan.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Sudirta adalah belum jelasnya pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan dan perekaman.

Ia meminta Polri menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut.

Sudirta menilai, pengaturan sanksi menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kejelasan mengenai bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumnya diperlukan agar regulasi tidak hanya mengatur tata cara penyadapan, tetapi juga memberikan efek pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan.

Lebih lanjut, Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan penyadapan di berbagai institusi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh masing-masing lembaga karena kewenangan penyadapan tersebar di sejumlah instansi.

Ia menekankan bahwa badan pengawas tersebut harus benar-benar independen, termasuk dalam proses rekrutmen para anggotanya. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan tidak berada di bawah kendali institusi yang justru menjadi objek pengawasan.

Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Sudirta berharap dapat terwujud regulasi yang memberikan kepastian hukum, membatasi penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan pelaksanaan penyadapan tetap memperhatikan perlindungan hak privasi dan hak konstitusional masyarakat.

Quote