Dalam RUU Penyadapan, Wayan Sudirta Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen

Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas.
Rabu, 18 November 2026 22:00 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Menurutnya, besarnya kewenangan penyadapan yang berpotensi berdampak langsung terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas, ujar Wayan dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wayan menilai, badan pengawas tersebut tidak boleh hanya berfungsi melakukan pemeriksaan dan audit setelah penyadapan dilakukan. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan pencegahan serta mengawasi seluruh proses penyadapan, mulai dari pelaksanaan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan.

Ia menjelaskan, pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan hasil penyadapan hanya digunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum. Data yang diperoleh melalui penyadapan, baik yang telah digunakan maupun yang masih tersimpan, harus berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.

Baca juga :