Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Menurutnya, besarnya kewenangan penyadapan yang berpotensi berdampak langsung terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Wayan menilai, badan pengawas tersebut tidak boleh hanya berfungsi melakukan pemeriksaan dan audit setelah penyadapan dilakukan. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan pencegahan serta mengawasi seluruh proses penyadapan, mulai dari pelaksanaan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan.
Ia menjelaskan, pengawasan menyeluruh diperlukan untuk memastikan hasil penyadapan hanya digunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum. Data yang diperoleh melalui penyadapan, baik yang telah digunakan maupun yang masih tersimpan, harus berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.
Menurut Wayan, independensi menjadi prinsip utama yang harus dimiliki badan pengawas tersebut. Karena itu, lembaga pengawas harus ditempatkan di luar institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol secara objektif tanpa intervensi dari pihak yang diawasi.
“Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Wayan juga mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan. Ia menginginkan keanggotaan badan tersebut diisi oleh unsur eksternal yang dipilih melalui proses seleksi ketat guna menjamin integritas dan independensinya.
Sebagai perbandingan, Wayan menilai model Dewan Pengawas KPK belum cukup kuat karena, menurut pandangannya, terlalu bergantung pada unsur internal.
“Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” kata legislator dari daerah pemilihan Bali itu.
Lebih lanjut, Wayan menegaskan bahwa pengaturan mengenai badan pengawas independen menjadi salah satu substansi penting yang perlu didalami dalam pembahasan RUU Penyadapan. Untuk itu, Komisi III DPR RI telah mulai mengundang sejumlah narasumber guna menghimpun masukan dan pandangan terkait berbagai aspek yang perlu diatur dalam regulasi tersebut.
Ia berharap, keberadaan badan pengawas independen nantinya dapat menjadi instrumen untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan keamanan pribadi masyarakat.

















































































