Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kantor Wilayah BPN di kantor BPN Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci meminimalisir konflik lahan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kita ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait pertanahan dan pemerintahan daerah berjalan selaras. Jangan sampai ada tumpang tindih data yang justru merugikan masyarakat, kata Deddy, dikutip Minggu (22/2)

Dalam forum yang juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional tersebut, Dedi menyoroti masih adanya persoalan klasik terkait batas wilayah dan status kepemilikan lahan. Ia menilai pembenahan data harus menjadi prioritas agar pembangunan daerah tidak terhambat persoalan administratif.

Masalah batas wilayah dan kepastian hak atas tanah ini sering berlarut-larut. Kalau datanya tidak akurat dan tidak sinkron, tentu akan menghambat investasi maupun pelayanan kepada masyarakat, tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.