Makassar, Gesuri.id - Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sulses, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang ditemukan di provinsi-provinsi yang lain.

Baca:97.000 Data PNS Fiktif, Rifqi Karsayuda: Negara Dirampok!

Itu dikatakannya saat mengunjungi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi ke-6 yang ditinjau Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam melakukan penelaahan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Memang desain untuk Dana Alokasi Khusus ini sangat rentan terhadap penyimpangan atau sangat rentan terhadap ketidakpatuhan terhadap pemeriksaan. Itu sebabnya sistemnya harus diubah. Misalnya petunjuk teknis yang dikeluarkan terlambat, hal ini membuat pelaksanaannya menjadi sulit, ucap Hendrawan usai melakukan pertemuan dengan BPK Sulsel di Makassar, Selasa (25/5).