Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi ataupun kepentingan politik. Hal itu disampaikannya menanggapi berbagai opini di ruang publik yang menilai Bupati Mimika Johannes Rettob lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.

Dalam era demokrasi, kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang riil, bukan dibangun atas asumsi atau bahkan karena dendam politik, kata Yosep, dikutipJumat (31/7/2026).

Yosep menjelaskan bahwa perjalanan dinas seorang kepala daerah ke luar wilayah merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat maupun berbagai lembaga. Karena itu, menurutnya, penilaian terhadap aktivitas kepala daerah harus dilihat secara utuh dan proporsional.

Ia menambahkan, berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tetap berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah direncanakan.

Kita semua tahu kondisi keuangan nasional sedang goyah, pembangunan fisik berjalan lambat bukan hanya terjadi di Mimika tapi hampir semua daerah di Indonesia, tegasnya.