Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika, Yosep Temorubun, S.H., menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi ataupun kepentingan politik. Hal itu disampaikannya menanggapi berbagai opini di ruang publik yang menilai Bupati Mimika Johannes Rettob lebih sering berada di luar daerah dibandingkan menjalankan tugas di Kabupaten Mimika.
"Dalam era demokrasi, kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun kritik harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang riil, bukan dibangun atas asumsi atau bahkan karena dendam politik," kata Yosep, dikutip Jumat (31/7/2026).
Yosep menjelaskan bahwa perjalanan dinas seorang kepala daerah ke luar wilayah merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat maupun berbagai lembaga. Karena itu, menurutnya, penilaian terhadap aktivitas kepala daerah harus dilihat secara utuh dan proporsional.
Ia menambahkan, berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tetap berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah direncanakan.
"Kita semua tahu kondisi keuangan nasional sedang goyah, pembangunan fisik berjalan lambat bukan hanya terjadi di Mimika tapi hampir semua daerah di Indonesia," tegasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Yosep mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika pada Juni 2026 berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori Creative Financing, serta memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan penanggulangan kemiskinan terbaik se-Tanah Papua.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Penghargaan itu membuktikan bahwa pemerintah sedang bekerja. Penataan birokrasi terus dilakukan, pelayanan publik semakin baik, dan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong," ujarnya.
Yosep juga mengajak masyarakat untuk menilai secara objektif pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama masa kepemimpinan saat ini. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja membangun opini publik dengan narasi yang tidak didukung oleh fakta.
"Silakan mengkritik pemerintah, tetapi harus memiliki data yang riil. Jangan membangun narasi yang menyesatkan atau didorong oleh kepentingan politik tertentu. Kritik yang sehat akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah. Kritik harus berdasarkan fakta bukan dendam politik," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Yosep menilai pembenahan birokrasi merupakan proses yang tidak dapat diselesaikan secara instan. Menurutnya, pemerintah telah melakukan penataan aparatur secara bertahap, termasuk menempatkan kembali pejabat sesuai ketentuan yang berlaku, sembari terus memperkuat program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Perubahan birokrasi membutuhkan proses. Yang terpenting saat ini pemerintah terus bekerja melakukan pembenahan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan," pungkasnya.
