Jakarta, Gesuri.id Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengevaluasi sistem pendataan desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pendidikan.
Pasalnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Ketidaktepatan pengelompokan desil tersebut menyebabkan sejumlah warga yang tergolong mampu justru tercatat dalam desil 1. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masuk dalam desil 6 dan 7. Situasi ini berpotensi menghambat penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca:Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur
Persoalan tersebut disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).