Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi, mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Keterlambatan regulasi pelaksana tersebut dinilai berisiko menghambat penyelesaian konflik pertanahan yang kian menumpuk di lapangan, terutama di kawasan hutan dan wilayah adat.
Desakan itu disampaikan politikus Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat II tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (18/11).
Menurut Paolus, meskipun UU Reforma Agraria telah disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diundangkan sejak 30 September 2026, masyarakat di tingkat tapak belum merasakan dampak nyatanya. Padahal, lembaga pelaksana yakni BRAN (Badan Reforma Agraria Nasional) telah dibentuk dan pimpinannya sudah dilantik sejak awal Oktober lalu.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
"Konflik agraria adalah potensi besar yang ke depan menjadi hambatan, apalagi jika kita berbicara berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Masyarakat di kawasan hutan sangat menunggu penyelesaian konflik agraria mereka. Kami ingin tahu sejauh mana perkembangan dari Mensesneg terkait aturan turunan ini," tegas Paolus dalam rapat tersebut.
UU Nomor 10 Tahun 2026 sendiri mengamanatkan penyusunan delapan Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana. Tanpa beleid turunan tersebut, berbagai ketentuan teknis—mulai dari penyelesaian konflik, pemulihan hak atas tanah, redistribusi lahan, hingga pembatasan penguasaan tanah—belum dapat dieksekusi secara optimal.
Paolus mengingatkan bahwa regulasi tersebut sudah lebih dari satu bulan diundangkan. Oleh karena itu, ia meminta Kemensetneg memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif agar proses harmonisasi aturan tidak berlarut-larut.
"Perkembangan ini kami harapkan bisa menjadi fokus, juga bagaimana komunikasi antarkementerian dan kelembagaan dijaga agar aturan pelaksana segera terbit dan UU ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkannya," ujar Paolus.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg, Lydia Silvanna Djaman, menjelaskan bahwa BRAN sebenarnya telah menyusun naskah akademik serta draf rancangan delapan PP dan lima Perpres tersebut dengan melibatkan sejumlah pakar.
Namun, proses penyusunannya kini masih dalam tahap koordinasi kewenangan regulasi. "Satu dan lain hal, Kepala BRAN juga berkirim surat kepada Menteri Hukum meminta dukungan dan mengusulkan agar Menteri Hukum menjadi pemrakarsa penyusunan dan pelaksanaan aturan turunan UU Reforma Agraria," kata Lydia singkat.
Hingga kini, masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan terus menuntut percepatan penerbitan aturan pelaksana tersebut agar amanat reforma agraria dalam memberikan kepastian hukum atas tanah dapat segera terwujud.

















































































