Ikuti Kami

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Desil, Usulkan BPS Terlibat dalam Validasi

Pasalnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Desil, Usulkan BPS Terlibat dalam Validasi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon.

Jakarta, Gesuri.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengevaluasi sistem pendataan desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pendidikan. 

Pasalnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Ketidaktepatan pengelompokan desil tersebut menyebabkan sejumlah warga yang tergolong mampu justru tercatat dalam desil 1. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masuk dalam desil 6 dan 7. Situasi ini berpotensi menghambat penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca: Ganjar Pranowo Minta Publik Hormati Keinginan Gibran Mundur

Persoalan tersebut disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Rapidin menegaskan, ketidaksesuaian data desil tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Kesalahan pengelompokan dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat miskin dalam memperoleh berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa penyaluran bantuan didasarkan pada kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya mengacu pada data dalam sistem yang belum sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

“Jangan sampai program pemerintah sudah dirancang dengan anggaran yang besar, tetapi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak bisa mengaksesnya. Kita harus melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berpedoman pada angka dalam sistem yang ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata Rapidin dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Ia menilai, pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Selain memperbaiki sistem pendataan, pemerintah juga harus menetapkan secara jelas lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses validasi, pemutakhiran, dan pengawasan data kesejahteraan masyarakat.

Rapidin juga meminta agar persoalan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Ia turut mengusulkan pelibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan untuk memastikan metodologi dan mekanisme verifikasi berjalan secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perbaikan data desil, lanjutnya, menjadi semakin penting karena berkaitan erat dengan kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Hingga kini, masih terdapat calon penerima bantuan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang mengalami kesulitan mendapatkan dukungan pendidikan meskipun kondisi ekonomi keluarganya membutuhkan perhatian.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia apabila anak-anak dari keluarga tidak mampu justru kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan? Jangan sampai persoalan pendataan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Juri Ardiantoro mengakui adanya persoalan serupa dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Persyaratan penerima bantuan yang mengacu pada kelompok desil 1 hingga 4 dinilai belum sepenuhnya menjangkau calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan, tetapi tercatat dalam kelompok desil di atasnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data kesejahteraan juga menjadi persoalan dalam implementasi program bantuan pendidikan pemerintah.

Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres

Rapidin menegaskan, keberhasilan program perlindungan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah program yang diluncurkan. Hal terpenting adalah memastikan seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan desil, termasuk memperjelas pembagian tanggung jawab antarlembaga dan memperkuat mekanisme verifikasi data.

Dengan demikian, kesalahan administrasi tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hak atas bantuan sosial dan pendidikan yang telah disediakan pemerintah.

Quote